ABSENYA NEGARA INTI DALAM DUNIA ISLAM

ABSENYA NEGARA INTI DALAM DUNIA ISLAM

Analisis kritis masa depan Palestina

Oleh: M. Asrul Pattimahu

Dilingkungan wilayah Arab, sepertinya menjadi sebuah wilayah dunia yang tak pernah sepi dari koflik. Konflik ini terjadi dengan latar belakang isu yang beragam. Di zaman modern khususnya, mulai dari konflik intraperadaban (baca: konflik keluarga, seperti misalnya di Sudan, dan Irak), sampai pada konflik regional (seperti perang teluk, Irak dan Kuwait) dan perang Afganistan vs Unisoviet yang beralih menjadi isu konflik agama. Secara politis, ditilik dari tingkatan konflik yang terjadi, konflik-konflik tersebut memiliki akar historis yang cukup kuat sebelum lahirnya sebuah masa yang disebut era modern, sejak tahun 1500 M.

Jatuhnya kota Bagdad pada tahun 1258 M akibat serangan tentara Mongolia, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Setelah itu keadaan politik Islam baru mengalami kemajuan kembali setelah lahirnya tiga kerajaan besardi abad pertengahan; kerajaan Usmani di Turki, Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India.

Bangunan kejayaan Islam klasik yang terbangun berabad-abad memang selalu menjadi romantisme historis, karena kekuatan politik dan peradaban Islam sempat menjadi puncak peradaban manusia di zaman itu (zaman klasik). Meski demikian, kondisi ini juga tak luput dari konflik-konflik internal yang terjadi diatas kejayaan tersebut. Bangunan kekuatan politik Islam yang terbangun sejak + 3 dasawarsa pasca wafatnya Nabi Muhammad selalu dintandi dengan konflik perebutan kekuasaan dikalangan kelompok-kelompok “politik Islam” zaman klasik. Konflik ini terus berkepanjangan hingga runtuhnya kerajaan Turki Usmani yang menjadi representasi terakhir dari sistem kekhalifaan Islam.

Meski merepresentasikan kekhalifaan Islam yang paling terakhir, namun bangsa Arab tidak pernah peduli dengan kekaisaran Muslim selain yang ada di Bagdad, seperti Mughal, Safawi dan Turki Usmani. Bagi bangsaArab tahun 1258 merupakan titik akhir sejarah Islam. Bangsa Turki memang merupakan pembela Islam, namun mereka tidak pernah menjadi bagian integral dari sejarah Islam.

Meski kelihatanya merupakan masalah yang sederhana, namun dilihat dari perspektif orientasi dan pergeseran politik global peradaban, hal ini menjadi source of weakening bagi kepentingan keamanan wilayah jazirah Arab. Kalau kita menelaah sejenak bangunan peradaban disekitar wilayah Arab, maka soal konflik fisik bukan hak yang asing. Bukan berarti untuk mejustifikasi bahwa diluar wilayah tersebut tidak terjadi konflik. Lihat saja konflik dua ideologi besar dunia – kapitalis vs komunis – yang berakhir dengan runtuhnya komunis pada dekade 80-an. Sebab ideologi tersebut nota-benenya tidak dianut oleh masyarakat Arab secara umum.

Negara Inti: Kekuatan dunia Barat

Seperti halnya suku-suku dan bangsa-bangsa, peradaban juga memiliki struktur politis. Selama perang dingin, beberapa Negara menyatakan diri sebagai Negara nonblok, dan juga menyatakan pindah dari satu blok ke blok yang lainnya. Ini dilakukan atas pertimbangan kepentingan keamanan, perhitungan balance of power, maupun preferensi ideologis.

Dilihat dari akar historisitasnya, Barat memiliki beberapa Negara inti; kini memiliki dua Negara inti, Amerika Serikat dan Franco-Jerman (Eropa), dengan Inggris sebagai “kekuatan tambahan” utama yang menjadi “penengah” antara keduanya. Peradaban-peradaban Islam, Amerika Latin dan Afrika tidak memliki Negara-negara inti. Itulah sebabnya mengapa imprealisme Barat begitu mudah menguasai mereka diberbagai wilayah Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin. Absennya Negara inti dikalangan Negara-negara Islam menjadi persoalan sendiri baik bagi masyarakat-masyarakat muslim maupun non-muslim. Sebuah Negara anggota dari nagara inti adalah sebuah Negara yang secara kultural mengidentikkan diri secara utuh dengan salah satu peradaban, sebagaimana Mesir yang mengidentikkan diri dengan peradaban Arab-Islam dan Italia dengan peradaban Eropa-Barat.

Jumlah dan peran Negara-negara inti di dalam peradaban masing-masing berbeda satu sama lain dan ada kemungkinan mengalami pergeseran. Peradaban-peradaban Tinghoa, Kristen Ortodoks, dan Hindu sepenuhnya berada di bawah dominasi Negara inti masing-masing, sebagai bagian dari Negara-negara anggota. Penduduk yang berafilisi dengan peradaban-peradaban ini dalam satu Negara, didominasi oleh masyarakat yang berasal dari peradaban yang berbeda. Cina misalnya, mendominasi masyarakat Tionghoa yang tersebar diseluruh dunia, Rusia memiliki dominasi atas masyarakat-masyarakat dari Negara-negara tetangga dekatnya.

Sebuah Negara yang “menyendiri” adalah Negara yang kurang memiliki ikatan-ikatan hubungan-kesamaan dengan Negara-negara lain. Ethiopia misalnya, secara kultural, terisolasi, karena memiliki bahasa tersendiri (di kalangan bangsa Afrika), Amharik, yang juga menggunakan tulisan Ethiopia, dan juga memliki agama tersendiri, yakni Kristen Koptik Ortodoks, dan dalam hubungan dengan masyarakat muslim sekitar, memiliki sejarah imperial yang berseberangan dengan mereka dan perbedaan keagamaan.

Sebuah Negara inti dapat memainkan peranan fungsinya apabila Negara-negara anggota mengakuinya sebagai “satu rumpun” budaya. Keberadaan sebuah Negara inti, dilain pihak selalu memainkan peranan sentral dalam tatanan baru dunia internasional yang didasarkan pada bangunan peradaban. Negara-negara inti memberikan dukungan dan menerapkan berbagai disiplin diantara mereka.

Manakala tidak ada Negara-negara inti, persoalan-persoalan interperadaban maupun antara peradaban akan semakinsulit dicari solusinya. Tidak adanya Negara inti di antara Negara-negara Arab menjadi kendala tersendiri dalam mengatasi berbagai dilemma perang saudara, seperti misalnya yang terjadi di Sudan dan Irak.

Mungkin akan selalu sulit menerapkan/membentuk sebuah Negara inti seperti yang ada di Amerika dan Eropa (Barat) pada lingkungan Negara-negara Arab, sebab struktur loyalitas politis di kalangan masyarakat Arab dan umat Islam pada umumnya berbeda dengan apa yang dapat dijumpai di kalangan masyarakat Barat modern.

Bagi masyarakat Barat, Negara-bangsa merupakan puncak loyalitas, sedangkan kelompok diluar Negara-bangsa kurang memliki kekuatan loyalitas dan komitmen. Dalam dunia Arab Islam, struktur loyalitas menunjukkan kecenderungan yang sebaliknya. Dua struktur fundamental – sebagaimana hasil pengamatan Ira Lapidus – adalah kekeluargaan (kekerabata/klan), dan suku. Keberadaan suku-suku merupakan kekuatan sentral politik di Negara-nagara Arab, sebagaimana dinyatakan Tahsin Bashir, kebanyakan membawa “bentuk kesukuan”. Kelompok-kelompok ini tidak bisa disatukan berdsarkan formasi Negara-bangsa model Barat.

Kesatuan politik etnis ini juga selalu menjadi pintu bagi munculnya eskalasi konflik berskala luas.  Contoh paling dramatis mengenai ketegangan etnis adalah Sudan, dimana konflik etnis sama saja dengan perang sipil, demikian juga konflik antara mayoritas Sunni dan kaum Alawi di Syiria. Afganistan, dimana tiga kelompk besar, Pasthun, Tadjik dan Uzbek selalu berjuang dengan jalur yang berbeda. Bahwa etnis juga bisa mejadi potensi konflik juga terjadi di Irak pasca terjadi perang gurun ketika meletus ketegangan antara penguasa etnis Sunni dari klan Takrit dan Kurdi satu sisi, dengan Syi’ah di sisi lain.

Tidak adanya Negara inti di lingkungan Negara-nagara Arab dan kuatnya loyalitas politik kesukuan menyebabkan kompleksitas fungsi-fungsi integrasi, asimilsi dan komunikasi.

Agresi Israel ke Palestina semakin melewati batas-batas etika perang internasional. Secara politis, ini dilakukan karena mendapatkan support dari salah satu Negara inti, Amerika Serikat, bahkan Amerika Serikat sendiri menggunakan hak veto-nya untuk mendukung agresi tersebut. Hingga Israe pun mengabaikan resolusi dewan keamanan internasional (PBB) untuk melakukan genjatan senajata. Dukungan terhadap Palestina, hanya mengalir dengan aksi demonstrasi sebagai manifestasi solidaritas. Sementara itu, Negara-negara Timur Tengah, bungkan, seakan tak dapat berbuat apa-apa. Apakah ini merupakan efek negative dari kuatnya ikatan politik kesukuan?.

Kurang diakuinya Negara inti menjadikan kehadiran Islam semakin memiliki arti penting dalam kesadaran umum, sekalipun hanya berkembang sebagai sebuah permulaan dari suatu tatanan politik.

Selama Perang Dingin, tatanan yang ada merupakan produk dari dominasi Negara-negara superpower yang terbagi dalam dua blok dan pengaruhnya terhadap Negara-negara dunia ketiga. Secara geopolitics, bahwa wilayah-wilayah yang didalamnya terdapat Negara yang berperan sebagai “kekuatan dominan” maka perdamaian dapat dicapai dan dipertahankan hanya melalaui kepemimpinan Negara tersebut. PBB bagaimanapun juga tidak dapat menggantikan keberadaan kekuatan regional.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s