AGAMA DAN KEMERDEKAAN EKONOMI

Agama dan Kemerdekaan Ekonomi

Oleh: M. Asrul Pattimahu


Dalam perkembangan pemikiran keagamaan dewasa ini, posisi agama telah banyak di letakkan sebagai bukan hanya memiliki kecenderungan  ritual-individual yang dominan, tapi juga melahirkan motifasi-motifasi kearah kepekaan sosial yang tinggi.

Hal ini – dalam pandangan M. Dawam Rahardjo – dapat dilihat lebih jauh pada kecenderungan intelektual Muslim yang lebih memandang Islam sebagai alternatif. Kecenderungan ini diperkuat dengan rintisan pemikir-pemikir modern seperti Muhammad Arkoun dari Aljazair, Hasan Hanafi dari Mesir, Ali Syariati dari Iran.[1]

Wajah Islam alternatif ini misalnya – seperti yang di kemukakan Jalaluddin Rahmat – dapat digali dari beberapa aspek yang bersifat intrinsik dalam agama itu sendiri dengan melihat yang lebih dominan secara faktual-fungsional dan berhubungan secara simbiotik dengan sistem-sistem kemasyarakatan.

Dengan mengutip C. Y. Glock dan R. Stark, menurut pandangan Kang Jalal, setiap agama paling tidak memiliki lima dimensi; ritual, mistikal, ideologikal, intelektual, dan sosial.[2] Diantara dimensi-dimensi tersebut tentunya memiliki tekanan yang berbeda-beda. Mungkin yang memiliki relasi kuat dengan pembahasan ini adalah dimensi sosial. Dimensi sosial menurut Kang Jalal “merupakan manifestasi ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat yang meliputi seluruh perilaku yang di defenisikan oleh gama”.[3] Menurut Edward Mortimer dalam Islam and Power bahwa Islam itu agama yang lebih banyak menekankan dimensi social ketimbang dimensi ritual, sehingga ia melihat Islam sebagai a Political Culture.[4] Tekanan dimensi sosial tentunya lebih pada aktualisasi fungsi sosial manusia untuk menganalisis secara kritis berbagai krisis yang ada dalam struktur masyarakat.

Dalam konteks kehidupan sosial itulah, agama yang oleh Karl Marx di sebut sebagai “candu” sebenarnya merupakan ladang nilai-nilai yang secara konseptual dapat memberikan gagasan untuk melakukan gerakan pembebasan dan humanisasi. Tujuannya, – meminjam terminologi Marx – adalah mengeluarkan manusia dari proses alienasi dalam sejarah kehidupan. Agama dalam konteks demikian tidak hanya diletakkan dalam konteks metafisika-filosofis, tetapi juga digunakan sebagai alat untuk menganalisis realitas sosial yang tersaji.[5]

Max Weber – salah seorang ilmuan sosial – melihat agama sebagai wilayah gagasan semacam ideologi yang menimbulkan perubahan. Dalam karyanya The Protestant Ethic Spirit of Capilasim, Weber menguraikan bagaimana partisipasi yang tinggi dari penganut Protestan dalam aktifitas-aktifitas ekonomi. Weber mendekripsikan beberapa bagian dari kekaisaran lama yang dalam hal ekonomi tumbuh paling pesat karena dukungan sumber alam dan situasi khususnya manusia yang secara mayoritas berada di kota-kota yang lebih dahulu telah mengenal Protestan sejak abad ke XVI. Kondisi inilah yang menurut Weber mendorong orang-orang Protestan hingga sekarang untuk selalu memiliki kehidupan perekonomian yang lebih baik.[6]

Sementara itu, barangkali kita tidak bisa bicara dalam suatu mekanisme ekonomi dalam Islam yang sebanding dari segi penjabaran intelektualnya, dengan berbagai sistem ekonomi modern yang ada. Namun juga mustahil bahwa Islam, dalam hal ini al-Qur’an tidak membicarakan sesuatu yang berkenaan dengan cita-cita ekonomi, mengingat begitu pentingnya persoalan itu bagi kehidupan manusia. Cita-cita itu – menurut Cak Nur ­– dalam ungkapan jargon modern boleh disebut sebagai suatu cita-cita keadilan sosial.[7]

Adanya cita-cita itu dapat dilihat kecenderungannya yang kuat dan keprihatinan Nabi Muhammad mengenai masyarakat Makkah yakni – selain politeismenya – masalah kezaliman (ketidakadilan) sistem ekonominya. Perilaku ekonomi yang tidak menunjang apalagi yang menghalangi terwujudnya keadilan sosial sangat tidak diijinkan bahkan mendapat kutukan keras dalam al-Qur’an.[8] “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. “pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.s. At-Taubah/9:34-35).

Tentunya asumsi yang akan segera lahir dari substansi ayat di atas ialah bahwa perilaku ekonomi dengan modus menyimpan dan menumpukkan harta adalah perilaku yang tidak sejalan dengan kehendak agama dan cita-cita keadilan sosial serta semangat egalitarianisme. Dan barangkali tidak terlalu keliru untuk mengatakan bahwa perilaku-perilaku seperti diatas termasuk dari kazaliman sosial.

Secara sederhana, sikap untuk melawan kezaliman sosial itu bukanlah hal baru dalam keonteks keindonesiaan kita. Sebab sila terakhir dari rumusan ideologi negara kita adalah keadilan sosial – yang dinyatakan sebagai tujuan kita mendirikan Negara ini – sebagai bentuk perlawanan terhadap kezaliman sosial tersebut.[9]

Agama-agama pun dalam hal ini meletakkan cita-cita mewujudkan keadilan sosial itu sebagai salah satu pokok ajarannya. Islam dikenal sebagai agama yang banyak berbicara tentang pembelaan terhadap kaum miskin (salah satu ayat dapat di lihat dalam al-Baqarah/2:177). Etika Kristen telah memberikan ilham bagi banyak pemikir tentang kemanusiaan di dunia Barat. Begitu pula agama Hindu, ia telah melahirkan putera-putera kemanusiaan yang besar di antaranya ialah Bapak India Mahatma Gandhi.[10]

Berkaitan dengan masalah kemerdekaan ekonomi akan terlihat dengan pengertian bahwa al-Qur’an sangat menekankan persamaan manusia atau egalitarianisme dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang.[11] Konsep persamaan ini tidaklah menyingkirkan pengakuan tentang adanya kelebihan yang dapat melebihkan seseorang karena prestasi yang dimilikinya, akan tetapi kelebihan itu tidak boleh membawa pada perbedaan perlakuan,[12] baik perlakukan di mata hukum, maupun perlakuan secara eknomi, berupa pemenuhan hak-hak sosial dan lainnya.

Semangat egalitarianisme itu merupakan wujud kelanjutan dari semangat humanisme dan kesadaran supremasi ketuhanan, bahwa manusia adalah makhluk yang harus terlepas dari berbagai tirani. Hal ini juga harusnya berjalan secara simetris dan berimplikasi positif terhadap sikap untuk menghindari berbagai bentuk imprealisme ekonomi. Dengan demikian maka, masalah keadilan sosial dan juga ekonomi harus didasarkan pada persaudaraan yang melampaui batas-batas geaografis seperti yang dicanangkan al-Qur’an (Q.S. al-Hujraat/49;13 dan al-Maida/5;8).

Namun demikian, untuk mencapai kemerdekaan ekonomi tersebut juga tidak hanya harus dibebankan pada soal tanggungjawab sosial yang akan mengesankan seolah-olah tidak ada tanggungjawab secara individu, namun juga memerlukan perilaku positif yang dapat kita sebut sebagai etos kerja. Soal etos kerja ini, Cak Nur menulis bahwa “etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan pada seorang Muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidup, yakni memperoleh perkenan Allah. Berkaitan dengan ini, perlu kita ingat bahwa Islam adalah agama amal atau kerja (parksis).”[13]


[1] M. Dawan Rahardjo, , Intelektual, Intelegensia, dan Perilaku Politik Bangsa, Risalah Cendekiawan Muslim, (Cet I, Mizan, Bandung, Mei 1993), h. 251

[2] Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif; Ceramah-Ceramah di Kampus, (Cet; III, Mizan, Bandung, September 1989, h. 37-38

[3] Ibid

[4] Lihat Edward Mortimer, Islam dan Kekuasaan, (Bandung, Mizan, 1985).

[5] Islah Gusmian, Teologi Pembebasan; Dari Membela Manusia Menuju Membela Manusia, dalam Muhidin M. Dahlan (Ed.), Sosialisme Religius, Suatu Jalan Keempat, (Cet II, Kreasi Wacana, Yogyakarta, Agustus 2000), h. 187

[6] Max Weber, The Protestant Ethic Spirit of Capilasim, penerjemah, TW Utomo dan Yusup Priya Sudiarja, (Cet I, Pustaka Pelajar, Yogyakarya, Maret 2006), h. 3-6

[7] Nurcholis Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, (Cet, XI; Bandung, Mizan; November 2008), h. 101

[8] “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”. “pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.s. At-Taubah/9:34-35).

[9] Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan, (Cet, XI; Mizan, Bandung, November 1998), h. 62

[10] Ibid, h. 62-62

[11] Farid Esack, Membebaskan yang tertindas; Al-Qur’an, Liberalisme, Pluralisme, (Bandung, Mizan, 2002), h. 38

[12] Amiur Nuruddin, Konsep Keadilan Dalam Al-Qur’an dan Implikasinya Pada Tanggungjawab Moral, dalam Azhari Akmal Tarigan, Islam Mazhab HMI, Tafsir Tema Besar Nilai Dasar Perjuangan (NDP), (Cet; I, GP Press Group, Jakarta, November 2007), h. 114

[13] Nurcholis Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat; Kolom-Kolom di Tabloid Tekad, (Cet I, Paramadina, Jakarta, November 1999), h. 76


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s