DESAKAN PLURALISME DEMOKRASI POLITIK

DESAKAN PLURALISME DEMOKRASI POLITIK

Oleh: M. Asrul Pattimahu

Ada hal menarik dari terminologi pluralisme tentang kesadaran kepelbagaian manusia secara universal. Semangat ini membuat istilah pluralisme tetap mendapat segi kognitifnya terhadap isu-isu sosial diluar agama. Setidaknya pluralisme tidak hanya mendapat ruang dalam diskursus keagamaan, tapi akses bagi isu-isu sosial juga sangat mendesak khususnya wilayah demokrasi.

Mungkin perhatian orang masih kurang akan pentingnya menumbuhkan kesadaran perbedaan demokrasi, padahal salah satu instrumen yang ikut memapankan demokrasi adalah perbedaan itu sendiri. Fraseologinya, tak mungkin ada demokrasi tanpa perbedaan.

Intensitas proses demokratisasi di Indonesia, dilihat dari kasus-kasus PILKADA di beberapa daerah yang selalu diantarai oleh kekacauan dan ketidakstabilan sipil publik, mengindikasikan masih melemahnya perhatian elit demokrasi terhadap keniscayaan tersebut. Kemampuan menterjemahkan perbedaan demokrasi adalah modal politik bagi institusi-institusi politik dalam melakukan aktifitas politiknya, apalagi bagi wilayah-wilayah yang riil heterogenitas masyarakatnya.

Secara sosiolois, semua sistem sosial diperuntukkan untuk mencapai klimaks dari tujuan yang diasumsikan; misalnya, ketika masyarakat kapital membutuhkan pluralisme ekonomi untuk meningkatkan efektifitas produksi dan siklus yang kondusif dalam dunia usaha, maka pluralisme demokrasi juga dibutuhkan untuk menguatkan asumsi hukum dan melegitimasi kepemimpinan yang akomodatif. Jadi pluralisme demokrasi dalam hal ini tidak hanya sebatas mengakui sisi luar perbedaannya saja, bahwa di Indonesia menganut sistem multi partai, tapi juga harus diikuti kesadaran atas konsekuensi tersebut.

Sekedar melihat bangunan demokrasi Barat yang sampai hari ini masih menjadi kultur yang kuat bagi otoritas dan mekanisme sistem sosial masyarakatnya, bahwa keabsahan tatanan pluralisme demokrasi yang dibangun di Barat atas dasar prinsip-prinsip “toleranasi”, “kebebasan”, “kompromi” dan sebagainya, sering juga tersisihkan dari wacana umum, lebih-lebih jika ternyata hal itu hanya dapat diartikulasikan dari sudut pandang keagamaan. Hal ini dapat saja dimaklumi mengingat pengalaman demokrasi di Barat banyak diikuti oleh rasa traumatis atas kezaliman pemimpin agama di masa lampau.

Ketika bengunan toleransi, kebebasan, dan kompromi mejadi tersisih dari mekanisme sistem sosial, bukan hanya membuat demokrasi akan semakin jauh dari otoritas sosial, namun bentuk-bentuk perubahan sosial akan sedikit sekali bersifat ramah dan tidak memberi harapan bagi terhindarnya kekacauan publik.

Secara teoritis, ada indikasi yang cukup kuat dari pehamaman yang menganggap bahwa demokrasi adalah mayoritarianisme. Dalam hal ini apa yang menjadi kehendak mayoritas adalah kebenaran. Betulkah, kemayoritasan identik dengan kebenaran? Tanpa berpretensi menjawab pertanyaan diatas, secara filosofis, kemungkinan apapun jawaban atas asumsi ini adalah negatif. Artinya bahwa, “apa yang disukai banyak orang” tidaklah sama dengan “apa yang banyak disukai”.

Mungkin saja terjadi bahwa “apa yang banyak disukai”  (didalamnya mengandung kebenaran) tidak secara otomatis bisa menjadi “apa yang disukai orang banyak” (didalamnya mengandung unsur kekuasaan), karenanya kekuasaan juga tidaklah identik dengan kebenaran, seperti halnya kemayoritasan tidak identik dengan kebenaran. Pemahaman bahwa demokrasi adalah kemayoritasan merupakan pemahaman demokrasi yang menomorsatukan suara terbanyak, tetapi akan cenderung mengabaikan kebebasan sipil.

Klaim seperti ini mengabaikan kenyataan pluralisme. Olehnya itu dalam sistem demokrasi ada kesatuan pandangan menciptakan persamaan hak politik dan kebebasan politik sebagai prinsip yang realistis-ideal sebagai dasar demokrasi. Kedua prinsip dasar ini yang sesungguhnya membuka ruang saluran politik bagi kelompok minoritas. Hak politik tidak hanya dalam bentuk momen politik formal (seperti; Pilcaleg, Pilpres, Pilkada) tapi harus ikut dalam proses regulasi-regulasi politik dalam bentuk yang massif. Kondisi ini justru mejadi terbalik ketika statika penduduk Negara menjadi ukuran selanjutnya. Bahwa partisipasi politik struktural jauh lebih sedikit dengan kuantitas masyarakat. Maka kesannya adalah justru yang minoritas (dalam bentuk struktur) menjelma menjadi mayoritas dan mendominasi.

Menyangkut kebebasan politik, mengandung konotasi tersedianya ruang partisipasi dalam kegiatan politik yang seluas-luasnya. Namun kesadaran kebebasan politik itu harus terjiwai oleh praktek-praktek mistik keagamaan berupa kesadaran transendental. Perilaku politik terartikulasi lewan sikap pribadi yang agamais dengan tidak mengikutkan tradisi Machiaveli untuk menghalalkan segala cara yang justru akan mencederai substansi demokrasi dan mejadi tanda pemberontakan sipil publik atau dalam teori ideokrasi modern demokrasi akan menjadi defenisi musuh masyarakat. Jadi bukan kebebasan politik tanpa batas.

Ketika masing-masig individu dan kelompok kepentingan politik menyadari adanya kebebasan politik yang diekspresikan dalam bentuk-bentuk yang berbeda secara praktis, disinilah kita temukan adanya titik temu kesadaran pluralisme dalam berdemokrasi. Atau sekiranya politik koalisi lepas dapat terbangun secara sadar untuk mencapai kualitas demokrasi yang loyal.


One thought on “DESAKAN PLURALISME DEMOKRASI POLITIK

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s